Hak Dan Netralitas Pegawai Negeri Sipil di Dalam Pemilu

INDONESIASATU.CO.ID:

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuka masa pendaftaran bakal calon presiden dan calon wakil presiden sejak Sabtu, 4 Agustus 2018. Masa pendaftaran pasangan Calon Presiden dan calon wakil presiden ini menjadi salah satu tahapan dalam pemilihan presiden 2019 (pilpres 2019).

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan pihaknya telah siap menerima pendaftaran pasangan calon yang akan berlaga di Pemilihan Presiden 2019. "KPU sudah mempersiapkan diri sejak hari pertama pendaftaran," ujar Arief di kantornya, Sabtu, 4 Agustus 2018.

Jadwal Pilpres 2019 yang diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 akan berlangsung serentak dengan pemilihan calon legislatif pada 17 April 2019.

https://pilpres.tempo.co/read/1114088/berikut-jadwal-dan-tahapan-pilpres-2019/full&view=ok

Dari berita diatas pemungutan suara pemilihan umum untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2019, sudah didepan mata. Tanggal 17 April 2019, seluruh warga negara republik indonesia diberikan hak akan menunaikan hak pilihnya. Diharapkan pesta demokrasi di daerah bisa berjalan dengan tertib dan aman. Pemilih pun harus bisa menyalurkan hak pilihnya dengan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tanpa intimidasi. Memilih bebas sesuai hati nuraninya. Karena hak memilih dan tidak memilih telah dijamin oleh konstitusi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengingatkan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Namun di sisi lain, para perangkat pemerintah baik di daerah hingga pusat harus berkomitmen menyukseskan pemilu 2019. Tjahjo menegaskan pentingnya netralitas dari ASN dalam konteks politik. Namun, sebagai ASN harus melaksanakan pemerintahan dalam konteks pemerintahan pusat sampai daerah. "Netral secara etimologis memiliki arti dan makna kaitan kata benda atau kata sifat yakni, netral artinya tidak berpihak, tidak berwarna, bebas (tidak terikat), Di dalam konteks pekerjaan birokrasi/ASN sejatinya adalah profesi yang tidak bebas dan terikat pada tugas dan kewajiban menjalankan seluruh peraturan dan program presiden, menteri dan kepala daerah, Birokrasi harus berpihak pada kepentingan negara dan masyarakat. Birokrasi harus satu warna tegak lurus pada NKRI", terangnya.

"Mari kita jaga persatuan dan kesatuan serta semangat gotong-royong di tengah- tengah masyarakat", kata Tjahjo.

http://surabaya.tribunnews.com/2019/03/02/kemendagri-kembali-ingatkan-netralitas-asn-di-pemilu-2019?page=2

 

Namun selain untuk memenuhi hak sebagai warga negara untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum itu dan dalam proses penentuan kebijakan, terjaminnya pelaksanaan hak asasi manusia yang memberikan kebebasan bagi para warga negara untuk mengorganisasi diri dalam organisasi sipil yang bebas atau dalam partai politik, dan mengekspresikan pendapat dalam forum-forum publik maupun media massa. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hak-hak politik masyarakat Indonesia yang dijamin oleh UUD, yaitu hak membentuk dan memasuki organisasi politik ataupun organisasi lain yang dalam waktu tertentu melibatkan diri ke dalam aktivitas politik; hak untuk berkumpul, berserikat, hak untuk menyampaikan pandangan atau pemikiran tentang politik, hak untuk menduduki jabatan politik dalam pemerintahan, dan hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Yang mana semuanya direalisasikan secara murni melalui partisipasi politik.

 

Sebagai pegawai negeri sipil apakah untuk memilih dan menentukan presiden dan wakil presiden juga diperbolehkan. Untuk itu mari di coba untuk melihat peraturan antara hak dan kewajiban pegawai negeri sipil dalam pemilihan umum :

 

PEMILU

Pemilihan umum yang kemudian disingkat menjadi pemilu, dan selanjutnya kata pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling berkaitan. Pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin.

Karena Negara Indonesian ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Dan Kedaulatan adalah di tangan Rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Madjelis Permusjawaratan rakyat. (dalam BAB I, Pasal 1 Undang Undang Dasar Republik Indonesia) untuk mewujudkan kedaulatan yang ada ditangan rakyat, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Diyakini pada sebagian besar masyarakat yang ada di muka bumi ini, pemilu adalah salah satu mekanisme suksesi yang aman, bila dibandingkan dengan cara-cara lain. Sudah barang pasti jika dikatakan, pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi.

Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi.

 

Netralitas PNS

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988:613) menyatakan bahwa Netral adalah tidak berpihak (tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak). Sedangkan Netralitas adalah keadaan dan sikap netral (tidak memihak, bebas).

Didalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 hal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, agar para pejabat pembina kepegawaian dan seluruh aparatur sipil negara memperhatikan hal-hal dalam

 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,  menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah "netralitas". Asas netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

menyatakan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur/W akil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota. PNS yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut dijatuhi sanksi hukuman disiplin.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan.

Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, semisal: PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik. PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial. PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan. PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik. bahwa terhadap pelanggaran tersebut dikenakan sanksi moral.

PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dapat berupa sanksi hukuman disiplin ringan maupun hukuman disiplin berat .

Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud tetap dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa PNS yang melanggar ketentuan dapat dijatuhi hukuman disiplin sebagai berikut:

  1. Hukuman Disiplin Tingkat Sedang,:
    1. Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan dukungan dengan memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sesuai Peraturan Perundang-undangan.
    2. Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.
  2. Hukuman Disiplin Tingkat Berat :
    1. Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.
    2. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
    3. Penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun tentang Disiplin PNS.

Ditengah Hingar bingar pelaksanaan pemilihan umum pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif, Aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil adalah yang sering diingatkan agar dapat bersikap netral dalam masa kampanye. Dengan adanya arahan dari pemerintah terkait keikutsertaan Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum kiranya pada Aparatur Sipil Negara dapat mematuhi arahan dimaksud, mengingat risiko pembinaan kepegawaian terhadap diri aparatur sipil negara yang sangat berat jika Apartur sipil negara telah malanggar.

Dalam upaya mencegah potensi gangguan ketertiban dan menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara KPPN Mukomuko serta untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan pegawai agar dapat memusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaga pada tugas yang dibebankan. dan menjalankan amanat Dalam pasal 4 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Tidak menyebarluaskan berita yang bermuatan ujaran kebencian terkait dengan suku, ras, agama dan antargolongan (SARA) dan/atau hoaks (berita palsu).

Penulis,

Faiz Sungkar (Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal KPPN Mukomuko)

Tulisan ini merupakan pandangan dan pendapat pribadi, tidak mewakili kebijakan institusi

  • Whatsapp

Index Berita